PIDATO BUPATI KAPUAS HULU DALAM ACARA PEMBUKAAN SEMILOKA PNPM-MP TA 2009 DI KABUPATEN KAPUAS HULU

PIDATO BUPATI KAPUAS HULU
DALAM ACARA PEMBUKAAN SEMILOKA PNPM-MP TA 2009
DI KABUPATEN KAPUAS HULU


YTH KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD KAB.
KAPUAS HULU.

YTH SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, ASISTEN
DAN PARA KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KEPALA KANTOR,
SERTA KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.
KAPUAS HULU.

YTH REKAN - REKAN PERS, SERTA HADIRIN UNDANGAN YANG
BERBAHAGIA.

ASSALAMUALAIKUM WR.WB
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA

MENGAWALI KEGIATAN SEMILOKA PNPM-MP TA 2009 DI BUMI UNCAK KAPUAS, SAYA INGIN MENGAJAK SEMUA YANG HADIR DI AULA INI, UNTUK SEJENAK MENUNDUKKAN KEPALA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA DI PAGI HARI INI KITA BISA BERKUMPUL BERSAMA DI RUANGAN INI. SEMOGA RAHMAT DAN HIDAYAH SENANTIASA ALLAH BERIKAN KEPADA KITA, SAMPAI SELURUH RANGKAIAN KEGIATAN SEMILOKA PNPM-MP TA 2009 BERAKHIR.




KETUA ATAU UNSUR PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI
APABILA KITA KILAS BALIK HAKIKAT DARI TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA INI SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM LANDASAN KONSTITUSI KITA, MAKA DAPAT DINYATAKAN BAHWA TUJUAN NASIONAL TERBENTUKNYA NEGARA ADALAH MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL;

DARI BEBERA POINT YANG INGIN DICAPAI, MAKA PERSOALAN KESEJAHTERAN DAN KEADILAN SOSIAL MENJADI BAGIAN PRIORITAS UTAMA PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN. KEBERHASILAN PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA ADIL DAN MAKMUR, MERUPAKAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN KINERJA.

BERTITIK TOLAK DARI PEMIKIRAN TADI DAN DALAM UPAYA MEREALISASIKAN PROGRAM-RROGRAM PENANGGULAN KEMISKINAN, PADA TANGGAL 30 APRIL 2007, PRESIDEN RI SELAKU PENANGGUNGJAWAB UTAMA RODA PEMERINTAH AN MENDEKLARASIKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI .

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI SESUNGGUHNYA MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA MELALUI KONSOLIDASI PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG ADA DI BERBAGAI KEMENTERIAN/LEMBAGA.YANG DALAM MENGIMPLEMNTASIKAN

KETUA ATAU UNSUR PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, SEBAGAI BAGIAN DARI NKRI, BERKEWAJIBAN DAN MENYAMBUT BAIK UPAYA-UPAYA PEMERINTAH PUSAT DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN PENYEDIAAN LAPANGAN BAGI MASYARAKAT.

KETUA ATAU UNSUR PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI SECARA UMUM BERTUJUAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN DAN KESEMPATAN KERJA MASYARAKAT MISKIN SECARA MANDIRI.
SELANJUTNYA SECARA KHUSUS PROGRAM INI BERTUJUAN:
1. MENINGKATNYA PARTISIPASI SELURUH MASYARAKAT, TERMASUK MASYARAKAT MISKIN, KELOMPOK PEREMPUAN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL, DAN KELOMPOK MASYARAKAT LAINNYA YANG RENTAN DAN SERING TERPINGGIRKAN KE DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN.
2. MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG MENGAKAR, REPRESENTATIF, DAN AKUNTABEL.
3. MENINGKATNYA KAPASITAS PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA MASYARAKAT MISKIN MELALUI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN PENGANGGARAN YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT MISKIN (PRO-POOR).
4. MENINGKATNYA SINERGI MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, ASOSIASI, PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT, DAN KELOMPOK PEDULI LAINNYA, UNTUK MENGEFEKTIFKAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
5. MENINGKATNYA KEBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT, SERTA KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KELOMPOK PEDULI SETEMPAT DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI WILAYAHNYA.
6. MENINGKATNYA MODAL SOSIAL MASYARAKAT YANG BERKEMBANG SESUAI DENGAN POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA SERTA UNTUK MELESTARIKAN KEARIFAN LOKAL.
7. MENINGKATNYA INOVASI DAN PEMANFAATAN TEKHNOLOGI TEPAT GUNA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT









KETUA DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI KABUPATEN KAPUAS HULU TELAH MEMASUKI USIA YANG KE TIGA, ARTINYA SEJAK DILUNCURKAN PROGRAM INI, PEMERINTAH KAPUAS HULU SECARA PRO AKTIF IKUT AMBIL BAGIAN DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM INI, UNTUK ITULAH SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEDALAMNYA ATAS KERJA SAMA YANG BAIK DAN KERJA KERAS SEMUA PELAKU PROGRAM PNPM-MP.

SECARA KHUSUS TERIMA KASIH INI SAYA SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU ATAS KESEDIAANNYA MENYETUJUI, MEMAHAMI DAN MENDUKUNG SECARA PENUH PELAKSANAAN PROGRAM INI.

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DALAM RENTANG PERJALANNYA MENGALAMI PERGANTIAN NAMA, SAAT INI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI LEBIH DIKENAL DENGAN NAMA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP).


KETUA ATAU UNSUR PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN YANG INGIN DICAPAI MELALUI PELAKSANAAN PNPM-MP, ADA DUA STRATEGI YANG DITERETAPKAN, YAITU:

1. STRATEGI DASAR
A. MENGINTENSIFKAN UPAYA-UPAYA PEMBERDAYAAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT.
B. MENJALIN KEMITRAAN YANG SELUAS-LUASNYA DENGAN BERBAGAI PIHAK UNTUK BERSAMA-SAMA MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT.
C. MENERAPKAN KETERPADUAN DAN SINERGI PENDEKATAN PEMBANGUNAN SEKTORAL, PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN, DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF.





2. STRATEGI OPERASIONAL

1. MENGOPTIMALKAN SELURUH POTENSI DAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI MASYARAKAT, PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, ASOSIASI, PERGURUAN TINGGI, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT, DAN KELOMPOK PEDULI LAINNYA SECARA SINERGIS.
2. MENGUATKAN PERAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAMPROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAHNYA;
3. MENGEMBANGKAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG DIPERCAYA, MENGAKAR, DAN AKUNTABEL.
4. MENGOPTIMALKAN PERAN SEKTOR DALAM PELAYANAN DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SECARA TERPADU DI TINGKAT KOMUNITAS.
5. MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMBELAJARAN DI MASYARAKAT DALAM MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN POTENSINYA SERTA MEMECAHKAN BERBAGAI MASALAH YANG DIHADAPINYA.
6. F. MENERAPKAN KONSEP PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SECARA KONSISTEN DAN DINAMIS SERTA BERKELANJUTAN.ADALAH:




HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

APABILA KITA AMATI BERSAMA, DAPAT SAYA KATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PROGRAM PNPM-MP YANG DILAKSANAKAN DIKABUPATEN KAPUAS HULU PATUT KITA APRESIASIKAN, ADA BANYAK KEMAJUAN YANG TELAH DICAPAI MELALUI PROGRAM INI, BAIK PEMBANGUNAN SECARA FISIK SEPERTI, SARANA PRASARANA MAUPUN KEGIATAN USAHA EKONOMI PERDESAAN LAINNYA SEPERTI KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP).

KEBERHASILAN INI MERUPAKAN SUKSES KITA BERSAMA, SAYA BERHARAP UNTUM MASA-MASA MENDATANG PARA PELAKU PROGRAM PNPM-MP UNTUK SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI PRINSIP-PRINSIP PROGRAM




KETUA ATAU UNSUR PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAI PROGRAM YANG BERBASIS PADA NILAI-NILAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DALAM UPAYA EWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE, MAKA PENYELENGGARAAN PNPM-MP DILAKSANAKAN DENGAN MEKANISME DAN PRINSIP:
1. BERTUMPU PADA PEMBANGUNAN MANUSIA. PELAKSANAAN PNPM MANDIRI SENANTIASA BERTUMPU PADA PENINGKATAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA SEUTUHNYA.
2. OTONOMI. DALAM PELAKSANAAN PNPM MANDIRI, MASYARAKAT MEMILIKI KEWENANGAN SECARA MANDIRI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MENENTUKAN DAN MENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SECARA SWAKELOLA.
3. DESENTRALISASI. KEWENANGAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN DILIMPAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT SESUAI DENGAN KAPASITASNYA.
4. BERORIENTASI PADA MASYARAKAT MISKIN. SEMUA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG KURANG BERUNTUNG.
5. PARTISIPASI. MASYARAKAT TERLIBAT SECARA AKTIF DALAM SETIAP PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN DAN SECARA GOTONG ROYONG MENJALANKAN PEMBANGUNAN.
6. KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER. LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMPUNYAI KESETARAAN DALAM PERANNYA DI SETIAP TAHAP PEMBANGUNAN DAN DALAM MENIKMATI SECARA ADIL MANFAAT KEGIATAN PEMBANGUNAN.
7. DEMOKRATIS. SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN DILAKUKAN SECARA MUSYARAWAH DAN MUFAKAT DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT MISKIN.
8. TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL. MASYARAKAT HARUS MEMILIKI AKSES YANG MEMADAI TERHADAP SEGALA INFORMASI DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEHINGGA PENGELOLAAN KEGIATAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA TERBUKA DAN DIPERTANGGUNGGUGATKAN BAIK SECARA MORAL, TEKNIS, LEGAL, MAUPUN ADMINISTRATIF.

9. PRIORITAS. PEMERINTAH DAN MASYARAKAT HARUS MEMPRIORITASKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MENDAYAGUNAKAN SECARA OPTIMAL BERBAGAI SUMBERDAYA YANG TERBATAS.
10. KOLABORASI. SEMUA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIDORONG UNTUK MEWUJUDKAN KERJASAMA DAN SINERGI ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
11. KEBERLANJUTAN. SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TIDAK HANYA SAAT INI TAPI JUGA DI MASA DEPAN DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN.
12. SEDERHANA. SEMUA ATURAN, MEKANISME DAN PROSEDUR DALAM PELAKSANAAN PNPM MANDIRI HARUS SEDERHANA, FLEKSIBEL, MUDAH DIPAHAMI, DAN MUDAH DIKELOLA, SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH MASYARAKAT.

KETUA ATAU UNSUR PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI, HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
PERLU JUGA KAMI SAMPAIKAN BAHWA RUANG LINGKUP PNPM-MP SANGAT FLEKSIBEL TERHADAP BERBAGAI KEGIATAN PENANGGULAN KEMISKINAN, ARTINYA PNPM-MP MENCOBA MEMBUAT TEROBOSAN DARI BERBAGAI PROGRAM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KEMISKINAN, SELANJUTNYA JUGA DAPAT DIKATAKAN RUANG LINGKUP PNPM JUGA PADA DASARNYA TERBUKA BAGI SEMUA KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG DIUSULKAN DAN DISEPAKATI MASYARAKAT MELIPUTI:
1. PENYEDIAAN DAN PERBAIKAN PRASARANA/SARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN, SOSIAL, DAN EKONOMI SECARA PADAT KARYA;
2. PENYEDIAAN SUMBER DAYA KEUANGAN MELALUI DANA BERGULIR DAN KREDIT MIKRO UNTUK MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN. PERHATIAN YANG LEBIH BESAR PERLU DIBERIKAN BAGI KAUM PEREMPUAN DALAM MEMANFAATKAN DANA BERGULIR INI;
3. KEGIATAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, TERUTAMA YANG BERTUJUAN MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TARGET MDGS;
4. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LOKAL MELALUI PENYADARAN KRITIS, PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA, MANAJEMEN ORGANISASI DAN KEUANGAN, SERTA PENERAPAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.


KETUA ATAU UNSUR PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
PNPM-MP ADALAH PROGRAM BERSAMA YANG DILAKANAKAN ATAS KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM PNPM-MP ADALAH MENYEDIAKAN SECARA PROSENTASE TOTAL DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT .SERTA PEMBINAAN ADMINISTRASI PROYEK (PAP)

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PELAKSANAAN DAN PENGELOAAN KEUANGAN PNPM-MP SEBAGAIMANA YANG TELAH DISAMPAIKAN KAMI SEBELUMNYA, DILAKSANAKAN SECARA TRANSPARAN KEPADA SEMUA PIHAK, SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA ADMINISTRATIF DAN FISIK.

SECARA TRANSPARAN, ARTINYA KEUANGAN PNPM-MP TERBUKA BAGI SIAPA SAJA, DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA ADMINISTRATIF DAN FISIK, ARTINYA PENGELOLAAN KEUANGAN PNPM-MP DILAKSANAKAN BERDASARKAN PRINSIP – PRINSIP YANG BERLAKU DENGAN DIDUKUNG OLEH SELURUH BUKTI YANG SAH DAN KONKRIT.

KETUA ATAU UNSUR PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
HASIL YANG TELAH DICAPAI MELALUI KEGIATAN PNPM-MP, SELAMA TIGA TAHUN BERJALAN INI, TIDAK HANYA BERHASIL PADA TATANAN ATAU PERSOALAN NORMATIF, LEBIH DARI ITU, PROGRAM INI TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG NYATA BAGI MASYARAKAT. DARI HASIL DOKUMENTASI REKAN-REKAN PELAKU PNPM-MP DI LAPANGAN, DAPAT KITA SIMPULKAN BAHWA PROGRAM PNPM-MP TIDAK HANYA BERHASIL PADA TATAN KUANTITAS TETAPI JUGA KUALITAS.
DENGAN MELIHAT KEBERHASILAN, RASA BANGGA PADA SEMUA PIHAK KHUSUSNYA PELAKU PROGRAM, BAIK ITU DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN, KECAMATAN MAUPUN DESA. TIDAK BERLEBIHAN RASANYA, APABILA KITA SEMUA BERHARAP BAHWA PNPM-MP UNTUK TAHUN-TAHUN MENDATANG DAPAT BERJALAN DAN DITERUSKAN SEBAGAIMANA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

KETUA ATAU UNSUR PIMPINAN DPRD KAB. KAPUAS HULU YANG KAMI HORMATI
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, MUDAH-MUDAHAN PERTEMUAN KITA HARI INI DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI MOMEN UNTUK SENANTIASA MENDORONG DAN MENDUKUNG KESUKSESAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MANDIRI PERDESAAN DI BUMI UNCAK KAPUAS INI.



AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN BISMILAHIRAHMANIRRAHIM, ” SEMILOKA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MANDIRI PERDESAAN, SAYA NYATAKAN DIBUKA SECARA RESMI”

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA



Putussibau, 29 Oktober 2009
BUPATI KAPUAS HULU,


Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN