A.
Latar
Belakang
Perkembangan teknologi informasi dalam abad 21 ini, memberikan
berbagai implikasi terhadap pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan
secara umum. Di satu sisi perkembangan teknologi informasi dipersepksikan
banyak memberikan efek negatif, namun di sisi lain perkembangan teknologi
informasi juga memberikan satu kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas
tertentu.atau pelayan publik secara umum.
Sistem informasi yang baik akan memberikan kemudahan dalam
penyediaan informasi, akses layanan, biaya yang murah, waktu yang cepat, serta
efektivitas dan efisiensi tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab organisasi.
Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu
sebagai institusi yang mempunyai tugas-tugas pokok penyelenggaraan tugas-tugas
di bidang pendidikan, berkewajiban mewujudkan visi misi pendidikan. Baik visi
misi yang terkandung dalam rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan, Rencana Strategis Dinas Pendidikan, maupun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional dan Daerah.
Keberhasilan Dinas Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kapuas Hulu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan membantu Bupati
Kapuas Hulu dalam bidang pendidikan menurut pandangan penulis sangat
dipengaruhi kejelian memanfaatkan teknologi
informasi sebagai media pelaksanaan tugas maupun pemberian layanan kepada
masyarakat, secara khusus guru-guru yang ada di lingkungan Pemerintah KabuPaten
Kapuas Hulu.
Fenomena yang penulis terlihat dalam konteks pelaksanaan tugas dan
pelayanan kepada guru dalam pemanfaat teknologi informasi mendorong penulis
untuk mengangkat masalah ini ke dalam satu paper dengan judul “PELAYANAN DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU
BERBAISIS E-GOVERMENT”.
B.
Kerangka
Teori
Mememasuki
abad 21, tantangan organisasi, pemerintah maupun swasta memiliki berbagai
persamaan. Di antaranya adalah kecepatan, jaminan mutu, teknologi sebagai
andalan.
Robert B
Trucker menjabarkan 10 tantangan dalam abad 21. Yakni:
1.
Kecepatan (speed)
2.
Kenyamanan (convienience)
3.
Gelombang generasi
(agewave)
4.
Pilihan (choice)
5.
Ragam gaya hidup (life
style)
6.
Kompetisi harga
(discounting)
7.
Pertambahan nilai (value
added)
8.
Pelayanan pelanggan
(customer service)
9.
Teknologi sebagai andalan
(techno age)
10.
Jaminan mutu (quality
control)
E-government
atau Teknologi informasi merupakan salah rekomendasi yang menjadi andalan dalam
era abad 21. Beberapa instansi Pemerintahan
telah secara optimal memanfaat penggunaan teknologi informasi, seperti menggunakan
intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan
penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya.
Pada intinya e-government
adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara
pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian
menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Governmet to Citizen),
G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government).
Manfaat e-government yang dapat
dirasakan antara lain:
- Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
- Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
- Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Untuk Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.
Tuntutan masyarakat akan
pemerintahan yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem
penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar
instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan
teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Dalam sektor
pemerintah, perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah
untuk mengantisipasi hal baru dan upaya peningkatan kinerja serta perbaikan
pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance).
Teknologi Informasi
Teknologi informasi
merupakan salah satu variabel yang berhubungan dengan penelitian kami. Oleh
sebab itu kami membahas beberapa teori yang menjelaskan dan teori yang
berhubungan dengan teknologi informasi.
Pengertian Informasi
Menurut McLeod & Schell (2007, p15),
informasi adalah data yang telah
diproses atau data yang memiliki arti, biasanya informasi menjelaskan
sesuatau yang belum diketahui kepada user.
Menurut O’Brien (2007, p29), informasi
adalah data yang telah diubah menjadi konteks yang berarti dan berguna bagi
pemakai akhir tertentu.
Pengertian Sistem Informasi
Menurut O’Brien (2007,
p45), sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia,
perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber daya data
dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi.
C.
Analisis
Masalah
Luasnya wilayah, besarnya cakupan kerja, kompleksitas tugas pokok
di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrag Kabupaten Kapuas Hulu memberikan satu
sinyal kepada pengambil kebijakan, teknis, pengelola, dan pelaku di organisasi
ini untuk mampu mengatasi berbagai
kompleksitas ini.
Secara kewilayahan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 268 desa
+-700 kelurahan. Dari sisi jumlah sekolah yang ada, Kabupaten Kapuas terdiri
dari 402 SD, 140 SMP, dan 70 SMA/SMK.
Sementara komposisi Tenaga yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu
hanya terdiri dari 68 Pegawai (PNS dan Honorer). Jelas satu perbandingan yang
tidak sesuai.
Dari aspek transportasi, Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari berbagai jenis / sarana
transportasi. Transportasi darat, air(sungai) atau kedua-duanya. Dari sisi
akses komunikasi, wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten sebagian besar sudah
dapat mengakses internet/telkomunikasi/jaringan seluler.
Mengacu konsep pendekatan pemecahan masalah dengan teknis SWOT
(strength, weakness, oppurtunities, dan
threats), beberapa analisis yang ingin penulis sampaikan dalam upaya mewujudkan
e-goverment dalam pelayanan pendidikan:
1.
Strenght (kekuatan). Teknologi informasi memiliki beberapa kelebihan/keunggulan
dibandingkan dengan sistem pelayanan yang manual. Pada aspek biaya, pelayanan
menggunaan IT relatif jauh lebih murah dari pelayanan langsung ke
lokasi/manual. Dari aspek kecepatan, penyampaian informasi yang disampaikan
melalui internet jauh lebih cepat, akurat dibanding penyampaikan informasi
secara tertulis atau lisan dengan proses langsung.
2.
Weakness (kelemahan). Pemanfaatn teknologi atau pelayanan tugas dengan sistem
e-goverment, membutuhkan satu persyaratan tertentu. Ada persyaratan teknis
maupun persyaratan kompetensi. Dari sisi teknis, implementasi IT membutuhkan
satu perangkat, baik hadware maupun sofware sekaligus sistem informasi yang
memadai, dari sisi kompetensi, kemampuan mengaplikasikan komputerisasi dalam
pelayanan membutuhkan keahlian tertentu dari petugas pengelola.
3.
Oppurtunity (peluang). Dukungan pendanaan yang besar dari APBN dan APBD, yakni
sebesar 20% memberikan satu kesempatan kepada para pihak yang terlibat dalam
dunia pendidikan untuk mampu mengoptimalisasi kinerja dan pelayanan.
4.
Threats (Ancaman). Pemanfaatan teknologi yang tidak pada tempatnya dapat
menjadikan satu ancaman atau persoalan negatif, bagi pihak pengelola maupun
masyarakat pengguna. Manipulasi data dan informasi kepada sekolah atau
guru-guru, baru-baru ini memberikan satu tanda, bahwa informasi selain
bermanfaat juga dapat memberikan satu “masalah”.
D.
Kesimpulan
dan Saran
Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
2010-2014, ditetapkan visi pendidikan, yakni “terselenggaranya layanan prima
pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan indonesia yang cerdas dan
beradab”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah
1.
meningkatkan ketersediaan
layanan pendidikan dan kebudayaan
2.
memperluas keterjangkauan
layanan pendidikan
3.
meningkatkan kualitas
layanan pendidikan dan kebudayaan
4.
mewujudkan kesetaraan dalam
layanan pendidikan
5.
menjamin kapasitas /
keterjaminan memperoleh pendidikan dan
6.
mewujudkan kesetaraan dan
memperkukuh kebudayaan Indonesia.
Bertitik tolak dari visi dan Misi Kementrian Pendidikan ini, maka
solusi yang penulis anggap relevan dalam kondisi sekarang adalah penerapan
e-goverment dalam layanan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu
sesegera mungkin.
Keberhasilan implementasi e-goverment dalam penulis sangat
bergantung tidak hanya pada aspek finasial, perangkat atau sistem informasi,
lebih dari itu, political will para
pengambil kebijakan menjadi penentu utama terhadap program ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar