LAPORAN SKPG KAPUAS HULU


I. PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang menjadi acuan sektor pertanian dan ketahanan pangan  adalah mengembangkan Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG)  yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal.  Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang  dibutuhkan, pada tataran harga yang terjangkau dengan tidak mengeyampingkan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi.
Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dengan pembangunan nasional. Peningkatan Sector pembangunan ketahanan pangan  merupakan salah satu prioritas pembangunan.
Keberadaan ketahahanan pangan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap seluruh rangkaian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi ketahanan pangan yang optimal setidaknya dapat dijadikan sebagian pilar untuk menjamin stabilitas sosial, politik yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan terwujudnya ketahanan nasional.
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) diawali dengan pelaksanaan kegiatan pengamatan situasi pangan,  dengan teknik penyediaan data/ nformasi terhadap penanganan masalah  gangguan pangan yang berpeluang muncul setiap saat.  Perkembangan situasi pangan dapat cenderung menjadi tidak menentu dan sulit dipastikan, baik sebagai akibat pengaruh alam maupun oleh adanya gejala instabilitas seperti krisis ekonomi, sosial dan politik, maka penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mendeteksi kondisi awal ketahanan ekonomi, social dan politik.
Selain sebagai pendeteksi awal, SKPG berguna dalam perencanaan program pangan dan gizi yang mampu mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral antar lembaga.  Ketersediaan pangan yang stabil  disuatu tempat, artinya pangan dapat  terjangkau oleh daya beli masyarakat dan dapat dikonsumsi masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
Pengamatan situasi pangan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan  secara langsung atau melalui k pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan ketersediaan pangan yang selanjutnya akan diolah untuk menjadi bahan perumusan kebijakan dalam penanggulangan masalah kerawanan pangan.

Implementasi pelaksanaanya SKPG pada akhirnya adalah hubungan yang terkoordinir dengan baik antara pemerintah daerah pusat secara fungsional.  Pelaksanaan ini terkait dengan beberapa perangkat hukum antara lain : ( 1 ) UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, ( 2 ) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, ( 3 ) UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ( 4 ) PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah  dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, ( 5 ) Keppres No. 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan, ( 6 ) Surat Edaran Menteri Kesehatan tanggal 27 juli 2002 No.1107/Menkes/ENII/2000 tentang  Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan SKPG  Sektor Pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu disusun evaluasi pelaksanaan SKPG sebagai bahan masukan dan informasi bagi penentuan kebijakan ditahap selanjutnya.

B.  PENGERTIAN

1.    Kewaspadaan Pangan dan Gizi diartikan sebagai kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, menemukan secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan dan gizi.
2.    Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan suatu sistem pendeteksian dan pengolahan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
3.    Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang  diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan  atau minuman bagi konsumsi manusia.
4.    Kerawanan pangan adalah situasi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
5.    Gizi adalah suatu zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.



C.  TUJUAN

1.    Membangun/menyediakan data dan informasi situasi pangan yang mempengaruhi status gizi pada skala rumah tangga, wilayah dan nasional.
2.    Membangun/menyediakan isyarat dini kemungkinan terjadinya ganguan ketersediaan pangan yang dapat mengakibatkan kerawanan pangan dan gizi.
3.    Membangun/menyediakan  kebijakan penyediaan kecukupan pangan
4.    Membangun / menyediakan kebijakan tindakan penanggulangan kerawanan pangan.
5.    Menfasilitasi institusi lintas sektoral maupun swasta dalam  menyusun program-program yang mendukung ketahanan pangan.

D.  DASAR PELAKSANAAN

  1. DIPA Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalimantan Barat Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor: 1381/018/11.3.01/16/2010  tanggal 20 Desember 2010;
  2. Pedoman Umum Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2011, Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat.

E.  SASARAN

Sasaran evaluasi kegiatan ini adalah seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

F.   RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan SKPG meliputi :
1.    Kegiatan pengumpulan data/informasi pangan yang mempengaruhi status gizi sesuai dengan indikator yang ditetapkan, mengolah, menganalisa guna mewaspadai timbulnya ancaman  kekurangan pangan dan gizi di masyarakat.
2.    Perumusan perencanaan kebijakan dan evaluasi penanggulangan kerawanan pangan.
3.    Penetapan kebijakan tindakan intervensi dalam penanggulangan kerawanan pangan dan melakukan tindakan intervensi apabila terjadi krisis pangan.
Ketiga kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang terus menerus sehingga informasi yang diperoleh untuk menetapkan langkah dan

tindakan yang diperlukan dalam pencegahan ataupun penanggulangan dapat secara cepat dan tepat.

II.         INDIKATOR SKPG SEKTOR PERTANIAN


A.  Indikator Sektor Pertanian

Alternatif I            :           Untuk daerah potensi produksi tanaman pangan (padi)
1.    Persentase Luas Tanam dari Luas Sasaran Tanam
Skor 1             :           Luas Tanam > 90 %  dari luas sasaran tanam
Skor 2             :           Luas Tanam > 80 %  dari luas sasaran tanam
Skor 3             :           Luas Tanam > 70 %  - 80 % dari luas sasaran tanam
Skor 4             :           Luas Tanam £ 70 %  dari luas sasaran tanam
      2.   Persentase Penerapan Teknologi
            Skor 1             :           Luas tanam > 90  %   sesuai teknologi rekomendasi   spesifik
                                                                                                                        Lokasi
            Skor 2             :           Luas tanam > 80 %-90  %   sesuai     teknologi     rekomendasi
                                                                                                                        spesifik  lokasi
            Skor 3             :           Luas tanam  > 70 %  - 80 % sesuai  teknologi     rekomendasi 
                                                                                                                        spesifik  lokasi
            Skor 4             :           Luas tanam  £  60 % sesuai teknologi rekomendasi    spesifik 
                                                                                                              lokasi
     3.    Persentase Luas Areal Kerusakan/Areal Puso
            Skor 1             :           Luas areal kerusakan/areal puso £ 5 % dari luas tanam.
            Skor 2             :           Luas   areal   kerusakan/areal  puso  > 5 %  - 10 %   dari luas
                                                                                                                        tanam.
            Skor 3             :           Luas  areal  kerusakan/areal  puso  > 10 %  - 15 %  dari  luas
                                                                                                                        tanam.
            Skor 4             :           Luas areal kerusakan/areal puso > 15 %  dari luas tanam.

     4.    Persentase
            Skor 1             :           Luas panen > 90 %
            Skor 2             :           Luas panen > 80 % - 90 %
            Skor 3             :           Luas panen > 70 % - 80 %
            Skor 4             :           Luas panen £ 70 %
     5.    Persentase
            Skor 1             :           Produktivitas menurun  £ 2 %
            Skor 2             :           Produktivitas menurun  > 2 % - 4 %
            Skor 3             :           Produktivitas menurun  > 4 % - 6 %
            Skor 4             :           Produktivitas menurun  > 6 %
Penentuan situasi pangan suatu wilayah/kecamatan berdasarkan indikator sektor pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlah skor dari indikator yang digunakan.  Semakin besar jumlah skor semakin besar resiko krisis pangan suatu wilayah.
Pemetaan tingkat kerawanan pangan di wilayah kecamatan produsen pangan pokok dibagi menjadi 3 (tiga) indikator, yaitu :
a.    Total  skor 15 – 20  merupakan   wilayah   dengan   resiko   tinggi   (warna merah).
b.    Total skor 10 – 14 dan tidak ada diantaranya yang memiliki skor 4 merupakan wilayah dengan resiko sedang (warna kuning).
c.    Total skor 5 – 9, merupakan wilayah dengan resiko ringan (warna hijau).
Untuk keperluan  penggabungan perhitungan  dengan  indikator  yang  lain   ( KEP, kemiskinan) maka 5 indikator pertanian  pangan diperlukan skor gabungan (total indikator tanaman pangan 1,2,3,4,5) sebagai berikut :
a.    Skor 1, apabila jumlah skor gabungan = 5
b.    Skor 2, apabila jumlah skor gabungan 6 – 9
c.    Skor 3, apabila jumlah skor gabungan 10 – 14
d.    Skor 4, apabila jumlah skor gabungan 15 – 20

Alternatif 2           :           Indikator Produksi Setara Beras (PSB) untuk daerah bukan potensi poduksi pangan.
Indikator ini diperhitungkan dari dukungan penerimaan sub sektor pangan (padi dan non padi) yang disetarakan dengan Produksi Setara Beras (PSB) dalam memenuhi keperluan pangan pokok  yang ditentukan dengan rumus :

                                                                                                                                                                                                                                                Produksi pangan non padi X harga pangan non padi (Rp/Kg)
PSB Pangan non padi =                  __________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Harga Beras (Rp/Kg)
Keterangan : Pangan non padi dapat berupa palawija, hasil ternak atau hasil ikan

Kemudian dihitung jumlah ketersediaan pangan pokok PSB (beras dan non beras) yang merupakan penjumlahan semua ketersediaan pangan baik dari beras dan non beras yang ada diwilayah (desa/kecamatan) yang diamati. Oleh karena itu langkah-langkah dan data-data yang perlu dilengkapi sebagai berikut :
1.    Data produksi  tanaman pangan (padi) 1 tahun yang ada dikonversikan menjadi beras dengan konversi 63,2 persen.
2.    Data produksi tanaman pangan  non padi yang disetarakan dengan beras.
3.    Data produksi ternak, ikan, perkebunan dan hasil produksi lainnya yang dapat dihitung PSB-nya
4.    Data penerimaan lainnya yang dapat dipergunakan untuk mengakses pangan
5.    Data jumlah penduduk tengah tahun
6.    Konsumsi  beras  perkapita pertahun
7.    Kebutuhan beras penduduk desa/kecamatan pertahun
8.    Perimbangan ketersediaan Produksi Setara Beras dikurangi kebutuhan beras pertahun

Rasio ketersediaan produksi dibandingkan kebutuhan beras menjadi indikator  sebagai berikut :
Skor 1       =          apabila rasio > 1,14 (surplus)
Skor 2       =          apabila rasio 1,00 – 1,14 (swasembada)
Skor 3       =          apabila rasio 0,95 – 1.00 (cukup)
Skor 4       =          apabila rasio < 0,95 (defisit)
Catatan :
Untuk daerah tertentu apabila tersedia pasokan beras dari luar daerah dan atau stock maka diperlukan data tambahan sebagai berikut :
a)    Data pasokan bahan pangan (beras) dari luar kecamatan dan atau stock.
b)    Total ketersediaan beras (produksi setempat + pasokan).
c)    Apabila pasokan bahan berupa pangan non beras maka pasokan dapat dihitung PSB-nya.

B.  Indikator SKPG Secara Total

Indikator yang digunakan dalam kegiatan SKPG harus menggambarkan  situasi pangan dan gizi.  Indikator tersebut dapat ditinjau dari aspek  sektor pertanian, kesehatan, sosial ekonomi.

1.    Indikator Kesehatan : Prevalensi KEP (Kurang Energi Protein).
Prevalensi KEP pada balita diperoleh  berdasarkan indikator  berat menurut  umur  hasil pemantauan  status  gizi yang dilakukan  1 tahun sekali :
Prevalensi KEP sebagai berikut :
Skor 1             :           Prevalensi KEP £ 20 %
Skor 2             :           Prevalensi KEP > 20 % - 30 %
Skor 3             :           Prevalensi KEP > 30 % - 40 %
Skor 4             :           Prevalensi KEP > 40 %

2.    Indikator Sosial Ekonomi : Keluarga Miskin
Data Kepala Keluarga  Miskin terdiri dari keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I karena alasan ekonomi yang diperoleh dari Petugasa Statistik Kecamatan. Indikator KK miskin dihitung berdasarkan jumlah keluarga miskin terhadap total keluarga di wilayah yang bersangkutan.

Skor 1             :           % Keluarga miskin    0 % -  19,99 %
Skor 2             :           % Keluarga miskin  20 % -  39,99 %
Skor 3             :           % Keluarga miskin  40 % -  59,99 %
Skor 4             :           % Keluarga miskin  > 60 %
                        Selanjutnya skoring ketiga indikator tersebut di atas (pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi) dijumlahkan dan disimpulkan tingkat kerawanan dan gizi suatu wilayah.
1.    Total skor 9 –12 atau salah satu indikator memiliki skor 4 termasuk wilayah resiko tinggi dalam peta diberi warna merah.
2.    Total skor 6 – 8 atau tidak ada  diantara ketiga indikator yang memiliki skor 4   termasuk wilayah resiko sedang dalam peta  diberi warna kuning
3.    Total skor 3 – 5 atau termasuk wilayah kategori resiko ringan dalam peta diberi warna hijau.
C.  Indikator Lokasi  Spesifik
            Indikator ini bersifat kualitatif yang memperkuat situasi rawan pangan yang gejala-gejala antara lain :
a.    Meningkatnya kejahatan (pencurian)
b.    Beralihnya  pola   konsumsi   pangan   dari   pangan   pokok    ke  pangan
      alternatif
c.    Banyaknya  lahan  pertanian  yang  dibiarkan  karena  keterbatasan biaya
      produksi
d.    Banyaknya pengiriman tenaga kerja di daerah lahan marginal
e.    Meningkatnya prosentase penjualan tabungan ternak.
Dari uraian di atas indikator yang dipergunakan  berdasarkan kegunaan SKPG dan frekwensi pemantauan seperti pada Table 1 berikut :



Tabel I.  Indikator SKPG dan Frekwensi Penggunaan.
No
Indikator SKPG
Frekwensi Pengumpulan Data Untuk Pemetaan
Frekwensi Pengumpulan data Untuk Peramalan

1.
2.
3.

Prevalensi KEP
% KK Miskin
Pertanian/Pangan
A. Alternatif I
1)    Luas Tanam terhadap sasaran
2)    Persentase penerapan teknologi
3)    Persentase luas areal kerusakan /areal puso
4)    Persentase luas panen dari luas tanam
5)    Persentase Produktivitas

B. Alternatif II
     PSB sub sektor pangan (padi dan non 
     padi)

1 Tahun 1 x
1 Tahun 1 x
-
1 Tahun 1 x
-
-
-

-

1 Tahun 1 x





1 MT 1 x
1 MT 1 x
1 MT 1 x

1 MT 1 x

1 MT 1 x


1 MT 1 x

III.       PELAKSANAAN KEGIATAN


A.  METODE

Dalam kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dari sektor pertanian metode yang digunakan meliputi pengumpulan data,  pengolahan dan analisa data tingkat kecamatan,  pengolahan dan analisa data tingkat kabupaten dan penyajian data dilakukan dengan cara menentukan indikator kewaspadaan pangan dan gizi dari sektor pertanian.

1.   Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dari tingkat desa yang merupakan data dasar yang berkaitan  untuk   memenuhi  pengukuran  indikator  sektor  pertanian  dan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya kemampuan produksi yang baik untuk keperluan peramalan maupun untuk pemetaan.
Sumber data diperoleh dari hasil pemantauan langsung di desa yang diamati maupun dari data hasil  statistik pertanian (SP.I.A s/d SP. 11). Selanjutnya data yang didapat  dilaporkan ke kabupaten setiap bulannya untuk selanjutnya diolah menjadi data primer.

2.   Pengolahan dan Analisa data Tingkat Kecamatan
Dari hasil pengumpulan data  di tingkat desa selanjutnya dilakukan pengolahan analisa data dari produksi beras untuk konsumsi  dan ketersedian produksi setara beras (PSB)

3.   Pengolahan dan Analisa Data Tingkat Kabupaten.
Dari hasil pengumpulan data tingkat kecamatan selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa data di tingkat kabupaten yang meliputi,  ketersedian produksi beras dan produksi setara beras (PSB) untuk kebutuhan konsumsi penduduk yang menggambarkan  perimbangan ketersediaan beras dan kebutuhan konsumsi per kapita.  Data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisa untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk kegiatan pemetaan, peramatan, pengambilan keputusan dan penanggulangan masalah pangan.





4.   Penyajian data
Data-data yang telah diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan peta yang disusun pada akhir tahun yang bersangkutan.  Data yang disajikan  terdiri dari produksi masing-masing komoditi yang diusahakan di tingkat kecamatan.

B.  Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011  mulai bulan Juni sampai dengan akhir tahun (Desember 2011). Pembahasan dan analisa dilaksanakan di kabupaten dalam Rapat Tim SKPG setiap 2 bulan sekali yakni, bulan  Agustus, Oktober  dan Desember.   Sedangkan daerah pemantauan meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

C.  Pelaksana Kegiatan

Dalam proses pengumpulan data SKPG ini melibatkan semua komponen yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan SKPG di lapangan, yaitu  BPP, Petugas Pertanian Kecamatan (Mantri Tani) dan Petugas BPS masing-masing kecamatan yang selanjutnya diolah dan dianalisa ditingkat kabupaten yang dilakukan oleh Tim teknis yang tergabung dalam Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian (Subbag.Ketahanan Pangan) Kabupaten Kapuas Hulu.




IV. HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR SKPG
Dari angka produksi, cadangan pangan, import dan eksport pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 diperoleh tingkat ketersediaan energi sebesar 2.185 kalori/hari kurang mencukupi kebutuhan untuk konsumsi 2.200 kalori/hari.  Sebagain  besar  energi  disediakan  dari  nabati (93,64 %), minyak / lemak hewani (6,35 %).  Protein yang tersedia mencapai 73,97 gr/hari melebihi kecukupan konsumsi sebesar  55 gr/hari.  Sebagian besar protein dihasilkan  dari  protein nabati (65,27 %)  dan  konstribusi  protein  hewani  hanya 34,73  %. Untuk Lemak  sebagain besar disediakan dari sumber nabati sebesar 90,58 % dan sumber hewani sebesar 9,42 % dari total  64,42 gr/hari yang dikonsumsi
Batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu  meliputi sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalteng, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebeleh Utara berbatasan dengan Serawak Malaysia dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang  dan Melawi.  Kabupaten Kapuas Hulu terbagi menjadi 23 Kecamatan yakni :
1.    Kecamatan Putussibau Selatan
2.    Kecamatan Putussibau Utara
3.    Kecamatan Embaloh Hulu
4.    Kecamatan Batang Lupar
5.    Kecamatan Badau
6.    Kecamatan Empanang
      7.  Kecamatan Puring Kencana
      8.  Kecamatan  Embaloh Hilir
      9.  Kecamatan Bunut Hilir
   10.  Kecamatan Jongkong
   11.  Kecamatan Selimbau
   12.  Kecamatan Suhaid
   13.  Kecamatan Semitau
   14.  Kecamatan Silat Hilir
   15.  Kecamatan Silat Hulu
   16.  Kecamatan Seberuang
   17.  Kecamatan Hulu Gurung
   18.  Kecamatan Pengkadan
   19.  Kecamatan Boyan Tanjung
   20.  Kecamatan Bunut Hulu
   21.  Kecamatan Mentebah
   22.  Kecamatan Kalis
   23.  Kecamatan Bika
              
A.  Indikator Sektor Pertanian
1.   Padi
Dari sektor pertanian khususnya komoditas padi, hasil identifikasi produksi padi terlebih dahulu dikonversikan ke dalam satuan beras dengan mengalikan dengan angka koreksi sebesar 63,2 %, yang dilakukan pada   masing-masing kecamatan yang ada.
Untuk lebih jelasnya mengenai data indikator sektor pertanian dengan  komoditas padi ini dapat di lihat pada Tabel. 2 berikut ini :


















Tabel.2                       Skor Indikator Sektor  Pertanian dengan Komoditas
                                                                                                                        Padi    Pada Tahun 2011 di Kabupaten Kapuas Hulu

No
Kecamatan
Skor Indikator
Juml. Skor
Skor Indik.
Gab
Ket.
Luas Tanam
Persen Tekno logi
Arel Puso
Luas Panen
Produk-
tivitas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pts.Selatan
Pts.Utara
Emblh Hulu
Btg Lupar
Badau
Empanang
Puring Kcna
Emblh Hilir
Bnt Hilir
Jongkong
Selimbau
 Suhaid
Semitau
Slt Hilir
Slt  Hulu
Seberuang
Hl Gurung
Pengkadan
Byn Tanjung
Bnt Hulu
Mentebah
Kalis
Bika
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2

1
1
1
4
4
2
1
4
1
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
4
3
1
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
0
0
0
0
2
0
0
1
0
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
1
0
0
2
6
5
5
11
12
7
7
9
7
12
12
12
12
12
12
12
5
5
6
5
6
5
12

2
1
1
3
3
2
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
1
1
2
3
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Sedang
Res.Sedang
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Sedang
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Sedang
Res.Sedang
Res.Ringan
Res.Sedang
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Ringan
Res.Sedang


Dari Tabel 2. di atas  dapat dilihat bahwa untuk sektor pertanian dengan komoditas padi dapat dilihat secara keseluruhan bahwa untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu  berada dalam kondisi pangan khususnya padi berada dalam kondisi yang cukup menggembirakan dengan indikator katagori Cukup.  Hasil  identifikasi diatas,  dapat dianggap untuk Kabupaten Kapuas Hulu berada dalam kondisi cukup  aman untuk tingkat ketersediaan pangan komoditas padi. 



B.  Indikator Sektor PSB.
Untuk indikator PSB ini   digunakan bagi daerah yang bukan potensi produk pangan yang diperhitungkan dari dukungan penerimaan dari sub sektor pangan (padi dan non padi) yang disetarakan dengan beras.
Dari hasil perhitungan  untuk Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijelaskan pada tabel 3. berikut ini :

Tabel 3.                      Skor Indikator sektor PSB Tahun 2011 di Kabupaten
                                                                                                                                    Kapuas Hulu
NO
Kecamatan
Skor

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Putussibau Selatan
Putussibau Utara
Embaloh Hulu
Batang Lupar
Badau
Empanang
Puring Kencana
Embaloh Hilir
Bunut Hilir
Jongkong
Selimbau
Suhaid
Semitau
Silat Hilir
Silat Hulu
Seberuang
Hulu Gurung
Pengkadan
Boyan Tanjung
Bunut Hulu
Mentebah
Kalis
Bika
4
4
3
3
4
4
3
4
3
1
4
4
3
4
4
3
1
1
1
3
3
4
4
Deficit
defisit
cukup
cukup
defisit
defisit
cukup
defisit
cukup
surplus
defisit
defisit
cukup
difisit
difisit
cukup
surplus
surplus
surplus
cukup
cukup
difisit
deficit


Kabupaten
4
Deficit

       Dari  tabel di atas  dapat disimpulkan bahwa  kondisi PSB di Kabupaten Kapuas Hulu berada dalam kondisi yang aman dengan katagori Cukup dimana terdapat, 4(empat) kecamatan dengan kondisi surplus, 4 (empat) kecamatan dengan kondisi cukup dan 15 (lima belas) kecamatan dalam kondisi defisit, lima belas kecamatan ini yang perlu mendapat perhatian  lebih serius untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan skor indikator untuk PSB ini dapat dilihat pada  lampiran .

C.  Indikator Sektor  Kesehatan
Untuk   sektor   kesehatan, skor  indikatornya  dapat  dilihat  pada  Tabel 4 berikut ini :
      Skor Indikator Sektor Kesehatan Tahun 2011 di Kabupaten        Kapuas Hulu
NO
Kecamatan
Skor

Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Putussibau Selatan
Putussibau Utara
Embaloh Hulu
Batang Lupar
Badau
Empanang
Puring Kencana
Embaloh Hilir
Bunut Hilir
Jongkong
Selimbau
Suhaid
Semitau
Silat Hilir
Silat Hulu
Seberuang
Hulu Gurung
Pengkadan
Boyan Tanjung
Bunut Hulu
Mentebah
Kalis
Bika
4
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
Prevalensi KEP > 40 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP > 40 %
Prevalensi KEP > 40 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP > 40 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP > 40 %
Prevalensi KEP > 40 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %
Prevalensi KEP  20 - 30 %


Kabupaten
3
Prevalensi KEP 20  - 30 %

D.  Indikator Sektor Sosial Ekonomi
Untuk sektor  Sosial Ekonomi  data yang dipergunakan berdasarkan hasil perhitungan jumlah KK miskin yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I  dan untuk skor indikatornya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :
Tabel 5.                      Skor Indikator Sektor Sosial Ekonomi Tahun 2011 di
                                                                                                                                    Kabupaten  Kapuas Hulu.

NO
Kecamatan
Skor

Keterangan


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Putussibau Selatan
Putussibau Utara
Embaloh Hulu
Batang Lupar
Badau
Empanang
Puring Kencana
Embaloh Hilir
Bunut Hilir
Jongkong
Selimbau
Suhaid
Semitau
Silat Hilir
Silat Hulu
Seberuang
Hulu Gurung
Pengkadan
Boyan Tanjung
Bunut Hulu
Mentebah
Kalis
Bika

3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3


% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   20% - 39,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   20% - 39,99%
% keluarga miskin   20% - 39,99%
% keluarga miskin   20% - 39,99%
% keluarga miskin   20% - 39,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   20% - 39,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   20% - 39,99%
% keluarga miskin   20% - 39,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%
% keluarga miskin   40% - 59,99%


Kabupaten
3

% keluarga miskin   30%-60%



E.  Indikator Total
1.   Alternatif  I
Dalam perhitungan hasil indikator SKPG secara keseluruhan/total dengan  menggunakan alternatif I  adalah suatu cara perhitungan dengan menggabungkan 3 (tiga) indikator utama yang menjadi penentu dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan SKPG ini di suatu wilayah.  Ketiga indikator tersebut terdiri dari :
Ø    Sektor Pertanian dengan komoditas Padi
Ø    Sektor Kesehatan(Prevalensi Gizi)
Ø    Sektor Sosial Ekonomi (%KK miskin)
Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan  ketiga indikator  dimaksud dimasing-masing kabupaten dapat dilihat pada Tabel 6.  berikut ini:

Tabel 6.                      Perhitungan Evaluasi Indikator untuk Sektor Pertanian,
                                                                                                                                    Sektor       Kesehatan   dan     Sektor    Sosial    Ekonomi  
                                                                                                                                    Tahun   2011  di Kabupaten  Kapuas Hulu

No.
Kecamatan
Ind.Pertanian
Ind.Kesehatan
Ind.Sosial ekonomi
Jumlah Skor
Resiko Rawan pangan
Warna
Skor
Skor
Skor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pts.Selatan
Pts.Utara
Emblh Hulu
Btg Lupar
Badau
Empanang
Puring Kcna
Emblh Hilir
Bnt Hilir
Jongkong
Selimbau
 Suhaid
Semitau
Slt Hilir
Slt  Hulu
Seberuang
Hl Gurung
Pengkadan
Byn Tanjung
Bnt Hulu
Mentebah
Kalis
Bika

2
1
1
3
3
2
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
1
1
2
3

4
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4

3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3


9
6
7
9
9
8
8
10
9
8
9
8
8
10
10
8
7
7
7
6
7
8
10


tinngi
sedang
sedang
tinngi
tinngi
sedang
sedang
tinngi
tinggi
sedang
tinggi
sedang
sedang
tinggi
tinggi
sedang
sedang
sedang
sedang
sedang
serdang
sedang
tinggi

Merah
Kuning
Kuning
Merah
Merah
Kunig
Kuning
Merah
Merah
Kuning
Merah
Kuning
Kuning
Merah
Merah
Kuning
Kuning
Kuning
Kuning
Kuning
Kuning
Kuning
Merah


Dari data  pada Tabel 6. diatas  dapat  disimpulkan bahwa secara umum kondisi keadaan pangan,  kesehatan dan sosial ekonomi di  Kabupaten Kapuas Hulu berada dalam kondisi ringan.  Hal ini ditandai dengan semua kecamatan yang merupakan daerah dengan kondisi aman.  Namun demikian perlu adanya upaya peningkatan dan pengawasan yang lebih intensif di beberapa wilayah kecamatan..  Dari sektor Kesehatan semua kecamatan berada dalam kondisi yang cukup aman. Namun untuk itu perlu adanya tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi mengingat kondisi cuaca dan  alam yang kurang mendukung  Sementara untuk sektor sosial ekonomi didapatkan bahwa untuk semua kecamatan yang di kabupaten Kapuas Hulu berada dalam kondisi aman.  Hal ini dapat dilihat  dari rendahnya angka keluarga miskin  yang ada di kabupaten Kapuas Hulu dan menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat secara umum berada dalam kondisi yang baik. 


2.   Alternatif II
Dalam perhitungan hasil indikator SKPG secara keseluruhan/total dengan  menggunakan alternatif II  adalah suatu cara perhitungan dengan menggabungkan 3 (tiga) indikator utama yang menjadi penentu dalam kegiatan pelaksanaan evaluasi  SKPG ini di suatu wilayah.  Ketiga indikator tersebut terdiri dari :
Ø    Indikator Produksi Setara Beras (PSB)
Ø    Indikator  Sektor Kesehatan(Prevalensi Gizi)
Ø    Indikator  Sektor Sosial Ekonomi (%KK miskin)
Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  perhitungan  ketiga indikator  dimaksud dimasing-masing kabupaten dapat dilihat pada Tabel 7. berikut ini:
Tabel 7.          Perhitungan  Evaluasi  Indikator  untuk Sektor PSB, Sektor
                                                                                                            Kesehatan  dan Tinggi
    Sektor   Sosial   Ekonomi   Tahun   2011        di Kabupaten  Kapuas Hulu.
No.
Kecamatan
Ind.PSB (B+NB)
Ind.Kesehatan
Ind.Sosial ekonomi
Jumlah Skor
Resiko Rawan Pangan
Warna
Skor
Skor
Skor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pts.Selatan
Pts.Utara
Emblh Hulu
Btg Lupar
Badau
Empanang
Puring Kcna
Emblh Hilir
Bnt Hilir
Jongkong
Selimbau
 Suhaid
Semitau
Slt Hilir
Slt  Hulu
Seberuang
Hl Gurung
Pengkadan
Byn Tanjung
Bnt Hulu
Mentebah
Kalis
Bika

4
4
3
3
4
4
3
4
3
1
4
4
3
4
4
3
1
1
1
2
2
4
4

4
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4

3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3


11
9
9
9
10
10
9
11
10
6
10
9
8
11
11
8
7
7
6
7
8
10
11

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
sedang
Tinggi
Tinggi
sedang
Tinggi
Tinggi
sedang
sedang
sedang
sedang
sedang
sedang
Tinggi
Tinggi


merah
merah
merah
merah
merah
merah
merah
merah
merah
kuning
merah
merah
kuning
merah
merah
kuning
kuning
kuning
kuning
kuning
kuning
Merah
Merah

Untuk perhitungan  Indikator SKPG  secara total  dengan menggunakan alternatif II ini  didapatkan bahwa untuk Kabupaten Kapuas Hulu  secara umum berada dalam kondisi aman  yang ditandai dengan skor tingkat kerawanan yang rendah dimana    tidak ada kecamatan yang berada dalam tingkat  resiko rawan pangan yang tinggi.  Namun ada  dibeberapa kecamatan yang perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan yang lebih lanjut  karena  kondisinya berada dalam posisi kurang seperti di Kecamatan Badau. 



V.  PEMANFAATAN DATA
A.  Pemetaan Wilayah
Dari hasil perhitungan indikator SKGP secara total baik yang menggunakan alternatif I maupun alternatif II, selanjutnya data yang telah ada diaplikasikan dalam bentuk peta yang menunjukan tingkat situasi pangan dari berbagai indikator, yaitu indikator sektor pertanian  yang terdiri  dari padi dan non padi, indikator sektor PSB, indikator kesehatan dan indikator sosial dan ekonomi.

1.   Daerah Pertanian
Dari hasil perhitungan, dengan indikator PSB untuk indikator pertanian  didapatkan bahwa ada  15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan daerah  produksi pertanian dengan katagori defisit, seperti Kecamatan Badau , Kecamatan Suhaid, Kecamatan Bika, Kecamatan Putussibau Selatan dll, sedangkan Kecamatan Jongkong , Kecamatan Hulu Gurung, Kecamatan Pengkadan dan Kecamatan Bunut Hulu dengan kategori surplus.

B.  Penanggulangan Rawan Pangan.
Dari hasil perhitungan indikator  SKPG secara total dan pemetaan wilayah, maka  daerah-daerah yang terindikasi mengalami rawan pangan dapat terdeteksi secara dini sehingga dapat mempermudah  bagi para pengambil kebijakan  untuk menentukan langkah apa yang diperlukan untuk kegiatan penanggulangan dan antisipasi di tahun berikutnya. 
Berdasarkan perhitungan indikator sektor pertanian, Kesehatan dan sosial ekonomi maka semua kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang berada dalam kondisi resiko sedang  untuk terjadinya rawan pangan.  Walaupun secara khusus tidak mengalami rawan pangan, namun perlu beberapa antisipasi kemungkinan terjadinya dampak-dampak lain seperti bencana alam, serangan hama penyakit, dan kesulitan saprodi.
Pada tahun 2011 ini terjadi banjir hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk penanggulangan banjir di DAS Kapuas dilakukan oleh Pemda melalui APBD Kabupaten, sedang untuk Kecamatan Silat Hulu Desa Belimbing di tanggulangi dengan TP Provinsi dan di Putussibau Selatan desa Melapi di tanggulangi dengan dan APBD Provinsi.
Bentuk intervensi yang pernah dilakukan oleh Instansi terkait adalah bantuan pangan, bantuan sarana produksi dan bantuan alat pertanian.   Sedangkan untuk jangka menengah adalah perbaikan irigasi dan penyediaan saprodi dengan kredit murah, bantuan pestisida untuk PHT melalui kelompok tani.

VI. PERMASALAHAN

Peran  strategis perwujudan ketahanan pangan  dalam rangka mewujudkan komitmen  pembangunan pangan berdasarkan pada :
1.    Upaya memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu hak azasi manusia
2.    Upaya membangun sumberdaya manusia  yang berkulaitas
3.    Upaya membangun salah satu pilar ketahanan pangan nasional.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat adalah :
1.    Pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahunnya terus meningkat membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup besar, sementara pertumbuhan produksi pangan perlu mendapat perhatian bersama.
2.    Kemampuan produksi pangan di masing-masing wilayah bervariasi tergantung musim, sehingga stabilitas harga sulit  dikendalikan.
3.    Infrastruktur  ekonomi  yang  mendukung  kelancaran  distribusi   pangan  antar  daerah  masih  terkendala.
4.    Diversifikasi pangan dan gizi masih belum membuahkan hasil, perkembangan pangan lokal dalam rangka memperbaiki konsumsi pangan bergizi, beragam dan berimbang (3B) masih berjalan  lamban dan hingga saat ini masyarakat menilai bahwa komoditas pangan pokok non beras sebagai pangan inferior.
Penyebab munculnya permasalahan di atas  antara lain oleh faktor :
1.    Program  penyediaan pangan hanya difokuskan pada beras.
2.    Belum ditanganinya secara terprogram dan berkelanjutan upaya pemanfaatan pangan pokok non beras.
3.    Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi rumah tangga dipengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan budaya.
4.    Lemahnya sosialisasi pangan berbasis pangan lokal mengakibatkan terdesaknya keberadaan pangan tersebut di masyarakat.
5.    Penelitian dan pengembangan pangan lokal masih terbatas dan  yang sudah ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh investor.


VII.     KESIMPULAN

Dari  hasil yang di dapat serta uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.    Berdasarkan perhitungan indikator SKPG secara total dengan menggunakan alternatif I bahwa secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kondisi pangan dan gizi  dengan tingkat resiko kerawanan ringan ( warna hijau) namun perlu mendapat perhatian khusus untuk kedepan mengingat kondisi iklim yang tidak menentu sehingga memungkinkan berpotensi menjadi daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.
2.    Berdasarkan perhitungan indikator SKPG secara total dengan menggunakan alternatif II dapat dilihat bahwa  Kabupaten Kapuas Hulu berada  dalam kondisi tingkat kerawanan yang ringan (warna hijau) tanpa  adanya  daerah yang berada  dalam kondisi rawan, namun perlu  adanya tindakan lebih lanjut  untuk meningkatkan status karena berpeluang untuk  munculnya tingkat kerawanan yang lebih tinggi dimasa mendatang.
3.    Dalam penyajian Laporan ini belum dapat menampilkan peta di karenakan teknik pembuatan peta belum ada petugas yang di latih. Semoga untuk tahun selanjutnya ada pelattihan untuk pemetaan bagi petugas Kabupaten.

VIII.  PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ini disusun, semoga dapat dijadikan  sebagai bahan masukan dan bahan dasar  dalam penentuan kebijakan pada tahap selanjutnya.
Semoga informasi dalam bentuk data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ini berguna dan dapat dijadikan tolok ukur dan evaluasi kegiatan terhadap program kerja yang sudah dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Tahun Anggaran 2011.























DAFTAR ISI

Halaman

         KATA PENGANTAR .            .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           ..                                                                                  i
         DAFTAR ISI..   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           ..                                                                                  ii         DAFTAR TABEL      .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           ..                                                                      iv

I.       PENDAHULUAN.       .           .           .           .           .           .           .           . .         .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           . .                                                             1
         A.           LATAR BELAKANG            .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                        1
         B.           PENGERTIAN          .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .                                                                                     2
         C.           TUJUAN..      .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .                                                                                     3
         D.           DASAR PELAKSANAAN   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                                  3
         E.           SASARAN.   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .                                                                                     4
         F.            RUANG LINGKUP KEGIATAN.    .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .                                                                                     4

II.      INDIKATOR SKPG SEKTOR PERTANIAN.          .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                         5
         A.           INDIKATOR SEKTOR PERTANIAN         .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .                                                                                     5
                                    1.         Alternatif I      .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .                                                                                     5
                                    2.         Alternatif II     .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .                                                                                     7
         B.           INDIKATOR SKPG TOTAL .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .                                                                                     8
                                    1.         Indikator Kesehatan            .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                         8
                                    2.         Indikator Sosial Ekonomi.  .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                                  9
         C.           INDIKATOR LOKASI SPESIFIK    .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .                                                                                    9

III.     PELAKSANAAN KEGIATAN SKPG.          .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .                                                                        11
         A.           METODE.      .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .                                                                        11
                                    1.         Pengumpulan Data.            .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                      11
                                    2.         Pengolahan dan Analisa Data Tingkat Kecamatan      .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .                                                           11                                            3.         Pengolahan dan Analisa Data Tingkat Kabupaten.        .           .           .           .           .           .           .         .  .           .                                                                                   11                                            4.         Penyajian Data.   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                       12        B.        WAKTU DAN TEMPAT       .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                               12
         C.           PELAKSANA KEGIATAN  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                                12

IV.    HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR SKPG.         .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                       13
         A.           Indikator Sektor Pertanian .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .                                                                                   14
                                    1.         Padi..  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .                                                                                  14
B.           Indikator  Sektor PSB..        .           .           .           .           .           .           .           .           .           .   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                         16
C.           Indkator Sektor Kesehatan            .           .           .           .           .           .           .           .           .   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                17
D.           Indikator Sektor Sosial Ekonomi.  .           .           .           .           .           .           .           .           .   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .   .           .           .           .           .                                                                        18
E.           Indikator Total.          .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .   .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .   .           .           .           .                                                                        19
1.      Alternatif I .    .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .           .           .           .           .           .                                                                                  19
2.      Alternatif II.    .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .           .           .           .           .           .                                                                        20

V.     PEMANFAATAN DATA.        .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                                    22
         A.           Pemetaan Wilayah  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                                    22
                                    1.         Daerah Pertanian    .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                                    22
         B.           Penanggulangan Rawan Pangan           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .                                                                                              22

VI.    PERMASALAHAN                 .           ..          .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .                                                                        23

VII.   KESIMPULAN .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .                                                                                    24

VIII.  PENUTUP        .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .           .         .  .           .           .           .           .                                                                                    25

        





























KATA PENGANTAR


Kondisi pangan dan gizi dapat memberikan gambaran dari keadaan yang sesungguhnya dari sektor ketahanan pangan,Untuk itu, diperlukan pendeteksian secara dini, kontinyu dan periodik. Langkah ini dilaksanakan sebagai  upaya untuk melakukan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan terjadinya persoalan kerawananan pangan. 
Pelaksanaan Evaluasi SKPG Sektor pertanian  di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2011 ini disusun sebagai upaya untuk menyediakan data-data kongkrit melalui metode dan pemanfataan indikator yang ada. Evaluasi ini berguna untuk memberikan gambaran terhadap kondisi yang sebenarnya dalam persoalan pangan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada  Tahun 2011.
Kami menyadari adanya kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Evaluasi Pelaksanaan  SKPG  Sektor Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu ini. Baik, dari sisi teknis pengumpulan, pengolahan maupun penyediaan data. Meski demikian kami senantiasa berupaya secara maksimal, sehingga hasil Evaluasi Pelaksanaan  SKPG  Sektor Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat digunakan sebagai bahan analisis dan dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada khususnya.
Putussibau,      November  2011
a.n. Bupati Kapuas Hulu
Sekretaris Daerah
Ub.
                                                           Asisten Pembangunan dan Perekonomian,


 

Drs. H. Tatang Suryadi, MM

       Pembina Utama Muda

NIP 19571101 198303  1 011


LAPORAN
PELAKSANAAN SKPG SEKTOR PERTANIAN
( SISTIM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI )
PROGRAM KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2011
 


PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN
SUBBAG. KETAHANAN PANGAN
KAB.KAPUAS HULU PROV.KALIMANTAN BARAT
JLN. ANTASARI NO:2 TLP. (0567)21003/FAX.21397
PUTUSSIBAU







PELAKSANAAN SKPG SEKTOR PERTANIAN
( SISTIM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI )
PROGRAM KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2011


OLEH :

 






PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN
SUBBAG. KETAHANAN PANGAN
KAB.KAPUAS HULU PROV.KALIMANTAN BARAT
JLN. ANTASARI NO:2 TLP. (0567)21003/FAX.21397
PUTUSSIBAU